Dokter Melki korban UKDI

Katakepo.blogspot.com – Melki Temanjang sudah putus asa. Mimpinya menjadi dokter memang tercapai, namun cita-citanya meningkatkan kesehatan warga di kampung halamannya, Timika, Papua, harus sirna.

Saya sudah 12 kali mengikuti Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Butuh kerja keras setiap mengikuti ujian,” kata Melki saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya Jumat pekan lalu. Paling dekat saya harus mengikuti di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Jawa Timur.

Lelaki yang sembilan tahun kuliah kedokteran ini mengaku kesulitan untuk mengikuti ujian itu. Buat sekadar mendaftar melalui Internet, dia harus menempuh 75 kilometer untuk mendapatkan koneksi. Biaya dipersiapkan sampai puluhan juta. Apalagi, keterbatasan transportasi dan cuaca memaksa dia beberapa kali mengurungkan niatnya pergi ke Surabaya.

Melki menjelaskan dia mesti naik pesawat dua kali buat sampai ke tanah Jawa. Penerbangan dari Timika ke Jayapura menumpang pesawat merpati kecil dengan dua baling-baling sekali jalan Rp 2,5 juta. “Lalu bayar ujian Rp 600 ribu. Kadang saya ikut bimbingan Rp 450 ribu dan penginapan sampai Rp 1,5 juta. Itu belum termasuk biaya sehari-hari, keluhnya.

Mengikuti UKDI sejak 2010 sampai saat ini, Melki bisa menghabiskan Rp 10 juta tiap sekali mengikuti ujian di Surabaya. Padahal untuk menyiasati kebutuhan hidup keluarganya, bapak satu anak itu pernah dua tahun menjadi dokter bantu di Rumah Sakit Bergerak Mindiptana, Boven Digoel, Papua, berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Dia memperoleh bayaran saban tiga bulan. “Rumah sakitnya seperti kontainer dipasang landasan berbentuk rumah, bangunan dibuat sendiri kerjakan oleh Dinas kesehatan. Dokternya hanya dua, saya dan direktur rumah sakit,” tutur Melki.

Sekarang agak lebih baik. Hampir setahun terakhir, dia bekerja di Rumah Sakit Yayasan Caritas, Timika, Papua. Karena belum mempunyai Surat Tanda Register (STR), dia hanya bisa memberikan konsultasi soal penyakit pasien. Awalnya, Melki dijanjikan kontrak setelah tiga bulan pertama, namun rumah sakit malah menggantung nasibnya. Memang disini gaji mencukupi tapi tanpa sertifikat kompetensi nasib kerja saya juga terkatung-katung, katanya.

Melki menganggap UKDI membunuh semangat dan cita-citanya untuk mengerek tingkat kesehatan warga di kampung halamannya. Lantaran tidak bisa membuka praktik, dia mencoba mendaftar menjadi pegawai negeri. Padahal, fasilitas medis di tanah kelahirannya masih bisa dihitung dengan jari.

Sekarang modal untuk mengikuti ujian saja harus mencari utang atau membuat permohonan bantuan dana ke bupati atau dinas kesehatan dengan proses lama,” ujarnya. Jika menjadi dokter, saya hanya bisa menjadi penonton di rumah sendiri.”