Ironi Pos Penyangga Perbatasan Indonesia-Malaysia (Bagian III dari 3 Tulisan)

Pos Rayon Militer Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, ini menumpang di bekas warung milik warga setempat, setelah pos semula rubuh diterjang angin. Namun, persoalan yang menghadang para prajurit di pos ini tak semata status “kantor” mereka.

Satu masalah lagi yang nyata di depan mata, bertahan hidup. Enam prajurit hidup tanpa didampingi keluarga di pos ini, dengan tunjangan tak seberapa, harga barang tinggi, sementara aneka kebutuhan menyesaki keseharian mereka.

Kompas.com–reporter Fabian Januarius Kuwado beserta fotografer Fikria Hidayat dan Kristianto Purnomo–berkesempatan turut menjelajah Malinau bersama Bupati Yansen Tipa Padan sejak 1 Desember 2014. Dalam salah satu bagian perjalanan, Kompas.com bertemu dengan Komandan Posramil Sungai Boh, Lalu Ubaidillah.

Bertahan hidup

Setiap kali penanggalan memasuki bulan kedua, senyum Lalu dan lima rekannya sedikit membuncah. Pada bulan itu, masa panen padi tiba.

Di masa panen, Lalu dan rekannya membantu masyarakat adat menuai hasil dari delapan bulan warga menanam. Harapannya, mereka mendapatkan tambahan karbohidrat sehari-hari.

“Kalau kami membantu, pasti dikasih sedikit dari hasil panen. Nah, itu buat kami makan sehari-hari,” ujar Lalu.

Tidak hanya padi, panen singkong, nanas, atau komoditas lain milik warga pun jadi pekerjaan sampingan Lalu dan kawan-kawan. Tujuannya tidak lain, semata memperbaiki asupan nutrisi.

Selain masa panen, harapan soal “kualitas” isi perut enam prajurit ini adalah saat masyarakat pulang berburu dengan membawa binatang tangkapan. Keberuntungan bakal turut hinggap di meja enam prajurit ini, ketika ada payau (sejenis rusa), beruang, ikan, atau biawak didapat warga selama berburu.

“Ya maklum. Menu utama kami sehari-hari itu nasi, mi instan, daun singkong, dan ikan asin,” sebut Lalu.

Lantas, bagaimana jika masa panen masih jauh? Bagaimana jika masyarakat tak berburu binatang hutan? Mata Lalu hanya menatap jauh, ketika pertanyaan itu dilontarkan.

“Pekerjaan sampingan” bagi prajurit dengan penempatan seperti Lalu, tak terhindarkan lagi. “Gaji pokok itu sudah tidak bisa diutak-utik, Mas. Pasti untuk anak istri di rumah,” lanjut dia.

Per bulan, seorang prajurit TNI berpangkat setingkat Lalu mendapatkan tunjangan sebesar Rp 400.000. Jumlah itu jelas tak seberapa, ketika disebutkan satu kilogram beras berharga Rp 30.000, itu pun setelah didatangkan dari Samarinda, tak lagi dari Malaysia.

Belum lagi, saat Lalu berpatroli menggunakan satu unit motor dinas dari pusat. Terkadang, bahan bakar minyak (BBM) menyedot dana tunjangan yang sudah tak seberapa itu.

Lalu mengaku sering merasa malu. Keberadaan TNI di perbatasan seharusnya menjadi lambang negara yang gagah, berwibawa, mandiri serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Namun, di sini justru mereka menumpang bangunan warga dan berharap pada “pekerjaan sampingan” dari warga–hanya untuk bertahan hidup–jangankan tampil gagah sebagai penjaga penyangga beranda negara.

Cerita yang meluncur dari penuturan Lalu, tak terasa turut menyeret waktu. Gelap sudah menyelimuti tempat kami berbincang. “Ya ini saya hanya cerita saja bagaimana kami di sini. Saya pamit dulu, Mas. Ada tugas lain,” ujar Lalu. Kami kembali berjabat tangan erat.

Sayup-sayup, saya teringat janji Presiden Joko Widodo yang akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri. Entah, Lalu dan rekannya tahu atau tidak soal janji itu.

Yang jelas sudah berjalan selama ini dan entah sampai kapan berlanjut, adalah seperti kata Lalu, “Sebagai prajurit, kami tak boleh mengeluh. Apa yang ada ya itu saja yang kami jaga dan rawat.” Entah….

Sumber : Kompas