Ketua PPAL: Kogabwilhan Jangan Mendistorsi Modernisasi Alutsista

Di samping mendukung rencana Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sebagai counter terhadap memanasnya situasi kawasan, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto, menegaskan agar rencana ini jangan sampai mendistorsi modernisasi alutsista.
 
“Yang harus dihindari adalah bahwa pembentukan Kogabwilhan jangan mengulang kemubaziran pembentukan Kowilhan yang hanya menjadi komando di atas kertas,” ujar Tjipto.

Pasalnya, sistem yang berlaku saat ini terkait dengan kecepatan pengambilan keputusan, kemandirian logistik, keunggulan manuver, presisi tembakan, serta melakukan gelar tempur pada battle space masih terkendala sistem komando yang birokratis.

“Tanpa dibekali kewenangan dan sarana mutakhir untuk pelaksanaannya maka peran Kogabwilhan akan sama dengan joint operation yang sudah-sudah. 

Berarti tidak ada hal yang baru dari Kogabwilhan, malah akan memperpanjang matarantai komando dan pemborosan anggaran,” tegasnya.

Kemungkinan lain yang perlu dicermati adalah munculnya duplikasi komando dalam suatu ruang tempur antara Kogabwilhan dengan kompartemen strategik dan komando reguler yang ada, bahkan dengan kesatuan-kesatuan siaga atau standing forces.

“Meskipun masing-masing sudah ada deskripsi tugas, tetapi hampir pasti akan terjadi tumpang tindih yang sulit dihindari,” tuturnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Bondowoso Jawa Timur ini menambahkan, dalam kondisi demikian, pada akhirnya kesatuan komando dan manajemen operasi menjadi mahal dan tidak efektif. 

Padahal sebenarnya, hal tersebut bisa di-tackle dengan satu rantai komando sederhana. Jika demikian, tujuan efektivitas komando dan efisiensi anggaran justru jauh dari sasaran.

“Pembentukan Kogabwilhan justru mendistorsi proses modernisasi alutsista TNI pada program MEF, karena tanpa penuntasan program MEF, sementara pembentukan itu terus berjalan, dan hanya menjadikanya sebagai macan ompong,” tuturnya.

Mengingat tingginya peranan Kogabwilhan dalam mengantisipasi ancaman terhadap pertahanan negara maka dalam sistem komandonya harus dilengkapi struktur komando yang efisien, responsif, dan cepat. Selain itu, juga harus diiringi pemutakhiran alutsista TNI sebagai pendukungnya.

Sumber : Jurnalmaritim