Menko Polhukam Dukung Penguatan Militer di Laut China Selatan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mendukung penguatan militer di Laut China Selatan.
 
Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan otoritas negara di sekitar perbatasan Laut China Selatan.

“Kita akan berkoordinasi dengan wilayah dan kita harus hadir sebagai negara untuk ikut menciptakan perdamaian dunia,” ujar Tedjo.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri seminar nasional TNI AL bertajuk Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2014).

Tedjo menegaskan, Indonesia sebenarnya tidak berkepentingan secara langsung dengan konflik yang sedang terjadi di Laut China Selatan. “Karena kita tidak ada hubungannya dengan konflik yang ada di sana,” jelasnya.

Sehingga, kata Tedjo, Indonesia juga tidak memiliki kewajiban membantu negara ASEAN tersebut karena tidak terikat fakta pertahanan. Namun, lanjut dia, untuk saat ini konflik di wilayah itu merupakan salah satu kawasan yang tengah memanas, khususnya menyangkut keamanan regional.


Menurutnya, penguatan militer dapat mendukung kedaulatan negara melalui pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional demi mewujudkan ketentraman, keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sebelumnya Indonesia disebut akan memperkuat pertahanan militer di wilayah Laut China Selatan. Hal tersebut akan disertakan dalam penambahan anggaran militer yang ditargetkan mencapai 20 miliar dolar AS per tahun.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini ketegangan kerap kali terjadi antara China dan beberapa negara Asia Tenggara terkait Laut China Selatan dan Timur. Bahkan di Vietnam, ketegangan tersebut berujung unjuk rasa berdarah.

Tidak hanya Vietnam, dalam sengketa ini, China juga berseteru dengan Filipina. Akibatnya, kapal perang kedua negara acap kali saling berhadapan di wilayah bersengketa itu.

Sumber : Okezone