Minim Perhatian, Banyak Insinyur Pesawat RI Pindah Kewarganegaraan

Industri dirgantara Indonesia pernah mengalami masa keemasan, yang puncaknya terjadi pada pertengahan 1990-an. Banyak putra-putri terbaik Indonesia dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri. Mereka dididik untuk menjadi ahli pesawat terbang.

Saat program pengembangan pesawat nasional terhenti pasca krisis ekonomi 1998, banyak insinyur pesawat Indonesia hijrah ke produsen pesawat dunia, termasuk para insinyur pesawat baru. Mereka memilih bekerja di Airbus, Boeing, Bombardier, hingga Embraer.

Tak sedikit tenaga ahli tersebut yang memutuskan meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh tempat dan fasilitas dari negara tempat mereka bekerja, seperti Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Mereka juga memperoleh perlindungan dari negara, tempat tinggal, dan pekerjaan.

“Pertemuan saya dengan pegawai Boeing asal Indonesia di Seattle (markas Boeing). Kebanyakan engineer eks PT DI. Ada 20-an orang terlacak. Sebagian besar sudah ganti warga negara. Saya sangat sedih,” kata Kepala Program Pesawat Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Agus Aribowo kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Insinyur asal Indonesia yang beralih kewarganegaraan, kata Agus, merupakan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan di industri penerbangan nasional. Mereka memiliki kemampuan membuat dan merancang komponen utama di pesawat terbang.

“Mereka itu yang kerjakan di bagian uama atau vital pesawat. Pokoknya yang Pak Habibie pegang. Dari desain pesawat, sistem, main structure. Itu semua orang-orang pintar asal Indonesia yang ada Boeing,” jelasnya.

Keputusan orang asli Indonesia tersebut tidak bisa dipersalahkan. Alasannya tentu ialah perhatian dari pemerintah yang minim. Agus memandang, insinyur asli Indonesia yang bekerja di raksasa produsen pesawat dunia bisa saja kembali ke Tanah Air, asalkan pemerintah merancang program pengembangan pesawat yang jelas.

“Negera kita harus punya program yang bersifat nasional seperti memberi pancingan agar mereka pulang. Kata mereka gaji bukan persoalan utama. Yang utama adalah kejelasan keberlangsungan program,” tegasnya.

Sumber : Detik