5 Tokoh ini Bilang SBY Layak Terima Penghargaan Toleransi

[lihat.co.id] – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerima award dari sebuah LSM The Appeal of Conscience Foundation di Amerika Serikat karena dianggap berhasil menjaga kerukunan beragama. Namun, rencana pemberian award tersebut banyak menuai protes karena masih marak kasus intoleransi beragama di Indonesia.

Salah satu yang keberatan dengan rencana pemberian penghargaan tersebut adalah Romo Frans Magnis Suseno. Romo Magnis, sapaan pastor dan profesor filsafat itu, merasa terhina dengan penghargaan yang akan diberikan kepada SBY.

“Saya merasa ini sangat tidak wajar, luar negeri memberi award for tolerance, di saat tindakan-tindakan intoleransi merajalela di negeri ini. Saya merasa terhina dengan tawaran seperti itu,” kata Romo Magnis Suseno saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/5).

Pro dan kontra atas pemberian penghargaan tersebut terus bermunculan. Namun tak sedikit pula yang membela SBY, tapi rata-rata adalah anak buah SBY. Siapa saja yang mendukung award untuk SBY tersebut? Berikut penelusuran merdeka:

1. Jusuf Kalla
[lihat.co.id] – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi protes masyarakat atas rencana pemberian World Statesman Award 2013 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut JK, hendaknya penghargaan untuk toleransi itu dimaknai sebagai bentuk apresiasi untuk bangsa.

“Itu sebaiknya dimaknai sebagai penghargaan untuk bangsa, bukan hanya kepada SBY,” kata JK usai makan malam bersama delegasi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di Makassar, Minggu (19/5).

Penghargaan dari The Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu, menurut dia, merupakan apresiasi atas upaya demokratisasi dan rekonsiliasi terhadap konflik-konflik di Tanah Air.

“Bahwa masih ada kasus-kasus intoleransi memang iya, tetapi harus dibandingkan dengan upaya rekonsiliasi yang telah berhasil,” tambahnya seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan bahwa tidak ada negara yang bebas dari konflik-konflik internal, namun juga harus dilihat bahwa rekonsiliasi terus dilakukan oleh berbagai pihak.

2. Bara Hasibuan

[lihat.co.id] – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu bersikap defensif, terhadap kritik soal penghargaan ‘World Statesman Award’ yang akan diterimanya dari the Appeal of Conscience Foundation (ACF) 30 Mei depan.

Menurutnya, ACG memberikan penghargaan kepada SBY atas upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia. Menurut Bara, kenyataannya intoleransi dan kekerasan terhadap berbagai kelompok mengalami peningkatan intensif selama pemerintahan SBY.

“Jadi sebaiknya presiden, the World Statesman Award ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan langsung soal intoleransi dan kekerasan agama. Dan tentu harus diperkuat dengan aksi nyata dalam memberikan proteksi terhadap hak-hak dan kehidupan setiap golongan,” kata Bara kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/5).

Bara mengingatkan intoleransi dan kekerasan terhadap berbagai kelompok di Indonesia berpotensi menodai legacy (warisan), dan jejak pemerintahan SBY.

“Seharusnya legacy pemerintahan Yudhoyono bukan hanya soal kemajuan ekonomi, tetapi juga penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

3. Julian Aldrin Pasha

[lihat.co.id] – Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mendukung pemberian penghargaan the World Statesman Award. Sebagai anak buah presiden, Julain membela bosnya. Menurutnya SBY memang pantas menerima award tersebut.

“Dalam pandangan kami, merupakan suatu penghormatan atas pengakuan internasional bahwa Presiden SBY dinilai pantas sebagai tokoh yang berhasil menjaga kerukunan dan rasa saling toleransi antarumat beragama,” ujar Julian dalam pesan singkatnya, Kamis (16/5) lalu.

Julian menilai, SBY selalu mengedepankan setiap langkah konstruktif tanpa kekerasan saat mencari solusi atas perselisihan dalam masyarakat. SBY juga selalu menjaga komitmennya dalam mengawal dan memberikan ruang demi hidupnya demokrasi di negara ini.

4. Dino Patti Djalal

[lihat.co.id] – Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Dino Patti Djalal, juga angkat bicara soal kritik publik dalam negeri atas rencana pemberian penghargaan World Statesman Award dari Appeal for Conscience Foundation (ACF) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir Mei nanti.

Menurut Dino, penghargaan untuk perdamaian, toleransi beragama dan penyelesaian konflik antaretnik itu tidak mengagetkan diterima oleh SBY.

“Walau suatu kehormatan, saya tidak melihat penghargaan ACF ini sebagai suatu yang terlalu luar biasa atau mengagetkan. Saya sependapat dengan Pak Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden) yang dengan bijak mengatakan, bahwa penghargaan ACF untuk Presiden SBY sebenarnya adalah kredit untuk bangsa Indonesia,” kata Dino Patti Djalal dalam penjelasan tertulisnya dari Washington DC, Amerika Serikat, seperti dilansir situs Sekretariat Kabinet, Selasa (21/5).

Menurut Dino, dalam satu dekade terakhir, profil Indonesia di dunia Internasional sudah jauh berubah. Reputasi Indonesia dulu sebagai negara terpuruk (messy state) telah berubah menjadi negara yang disegani, sebagai anggota G-20, major democracy, emerging economy, pivotal state, next Asian diant, enviromental power.

“Ini adalah fakta dan realita, bukan opini,” papar Dino.

5. Dipo Alam

[lihat.co.id] – Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyerang balik pernyataan tokoh agama Frans Magniz Suseno yang menanggapi sinis penghargaan World Statesment Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dipo menyebut pandangan Franz rendah soal perlindungan terhadap kaum minoritas sangat dangkal.

“Kita negara besar dan times to times, jadi kata-kata pak Magniz itu maaf kata, ya dia matanya dangkal, melihat Indonesia seolah-olah yang hanya ada di TV,” kata Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/5).

Dipo menjelaskan, seluruh penghargaan yang diterima SBY bukan permintaan dari pemerintah melainkan penilaian dari lembaga pemberi. Dia menambahkan, konflik yang dihadapi kaum minoritas seperti Ahmadiyah sudah berlangsung sejak lama.

“Kan Ahmadiyah itu konfliknya dari dulu, sejak zaman Bung Karno ada itu, bahkan sejak zaman Jepang. Dan itu sudah ada SKB-nya, seandainya SKB itu dipakai itu bisa (diselesaikan). Memang masalah mayoritas, minoritas jangan lah diperdebatkan,” paparnya.

Dia juga membantah pernyataan Frans Magniz yang menilai SBY tidak peduli dengan kasus kekerasan terhadap kaum minoritas di Tanah Air. Dengan lantang, mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini siap membuktikan ucapannya tersebut.

“Itu enggak benar. Saya punya buktinya, baik di sidang kabinet, maupun hasil sidang kabinet, pidatonya ada. Jadi tidak mungkin kalau dibilang presiden tidak beri perhatian terhadap minoritas,” tegasnya.