Anggaran Kementerian Pertahanan Dipangkas Rp 1 T

JAKARTA – Kementerian/Lembaga (K/L) harus siap-siap mengetatkan ikat pinggang. Ini terkait rencana pemangkasan anggaran belanja oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.


Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari upaya penghematan yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN). “Total anggaran yang dipotong sebesar Rp 24,6 triliun,” ujarnya kemarin (15/5).

Jumlah tersebut berarti sekitar 9,1 persen dari keseluruhan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp 269,3 triliun. Target pemangkasan anggaran ini turun dibanding rencana awal sebesar Rp 30 triliun. Sebab, penghematan anggaran juga akan didapat dari pengurangan subsidi BBM.

Menurut Herry, seluruh Kementerian/Lembaga akan mengalami pemangkasan anggaran belanja, kecuali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, beberapa Kementerian/Lembaga dengan anggaran besar akan dipangkas hingga lebih dari Rp 1 triliun. “Total ada tujuh yang dipotong cukup besar,” katanya.

Tujuh instansi tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengapa Kemendikbud tidak masuk rencana pemotongan anggaran” Herry mengatakan, hal itu dikarenakan amanat undang-undang terkait porsi 20 persen dana APBN untuk bidang pendidikan. Porsi tersebut termasuk anggaran pendidikan yang masuk di Kementerian Agama. “Jadi, anggaran untuk fungsi nonpendidikan di Kemenag bisa juga dipotong,” jelasnya.

Pos belanja apa saja yang dipotong? Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, penghematan ditargetkan berasal dari pos belanja yang tidak menjadi prioritas atau yang di luar belanja modal dan belanja barang.

“Misalnya, pos belanja perjalanan dinas, seminar, maupun honor-honor konsinyering,”” sebutnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, penghematan anggaran merupakan bagian dari upaya penyehatan fiskal. “Ini juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan perpajakan,” ujarnya.

Penghematan pada anggaran perjalanan dinas sudah lama menjadi sorotan. Ini terkait dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan cukup banyak penyimpangan anggaran dalam pos perjalanan dinas.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, penyimpangan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK.

“Sebab, anggaran perjalanan dinas sulit dikontrol karena menyelinap dalam anggaran belanja barang,” katanya.

Data BPK menunjukkan, dari hasil sampling audit pada beberapa Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah, pada tahun anggaran 2011 lalu ditemukan 259 kasus penyimpangan perjalanan dinas senilai Rp 77 miliar. Jika audit dilakukan menyeluruh pada seluruh instansi pemerintah, potensi temuan penyimpangan diperkirakan jauh lebih besar dari angka tersebut.


Sumber : Jpnn