RI: Konflik Perbatasan Laut Bisa Diselesaikan Secara Damai

Indonesia dan Filipina pada hari ini, Jumat 23 Mei 2014, menorehkan sejarah baru karena telah menandatangani sebuah kesepakatan perbatasan maritim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Melalui perjanjian itu, kedua pemimpin negara ingin menunjukkan bahwa sengketa teritorial bisa diselesaikan secara damai.

Stasiun berita Channel News Asia melansir kesepakatan itu diteken oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dan Menlu Filipina, Albert F Del Rosario. Dengan adanya kesepakatan itu, menandakan negosiasi yang telah berjalan selama 20 tahun membuahkan hasil positif.

“Ini merupakan sebuah model, sebuah contoh yang baik, bahwa sengketa apa pun termasuk ketegangan perbatasan maritim, dapat diselesaikan secara damai, tanpa pengerahan alutsista militer yang mungkin dapat membahayakan stabilitas dan perdamaian di kawasan kami,” ungkap SBY, usai menyaksikan penandatanganan itu di Istana Malacanang.

Dalam perjanjian itu diatur perbatasan di batas-batas ZEE kedua negara yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Sulawesi, dan Laut Filipina. Berdasarkan hukum internasional, masing-masing negara memiliki zona ekonomi ekslusif sepanjang 200 mil laut dari tepi pantai mereka.

Artinya, mereka berhak untuk mengelola sumber daya alam di bawah perairan itu. Namun, zona ini bisa tumpang tindih di antara negara tetangga.

Kehadiran SBY di Manila merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan dan turut menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Asia Timur. Dalam kesempatan itu, dia menyadari mulai meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Tenggara, khususnya menyangkut Laut China Selatan.

“Situasi di Asia Timur kini dipenuhi ketegangan dan begitu pula situasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Laut China Selatan,” ujar SBY.

Terkait konflik Laut China Selatan, SBY menyerukan agar Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara kembali ke semangat dan prinsip tahun 2002 silam. Dalam prinsip itu diatur bahwa mereka tidak akan bertindak sesuatu yang dapat meningkatkan ketegangan di area yang bersengketa.

Sementara itu, Presiden Aquino mengatakan, kesepakatan baru dengan RI menjadi bukti nyata komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan penyelesaian konflik secara damai.

Ketegangan mulai terjadi di Laut China Selatan, karena di dalam perairan itu terkandung cadangan minyak dan gas dalam jumlah berlimpah. Tiongkok sebagai negara yang mengklaim wilayah paling luas di sana, terpaksa berhadapan dengan Vietnam dan Filipina. (asp)

Sebagai bukti, Tiongkok memindahkan lokasi pengeboran minyak ke Laut China Selatan. Hal itu berdampak terjadinya unjuk rasa yang berakhir ricuh pada pekan lalu.

Selain berkonflik dengan negara-negara Asia Tenggara, Tiongkok juga mengalami sengketa wilayah juga dengan Jepang di Laut China Timur. Akibat konflik sengketa ini berpotensi menghancurkan hubungan di antara dua negara dengan perekonomian terbesar di Asia.  


Sumber : Viva